GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan terus memperkuat komitmennya dalam mengintegrasikan keadilan gender ke dalam sistem pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Tawangharjo pada Kamis, 7 Mei 2026.
Sinergi Lintas Sektor
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis, mulai dari unsur perangkat Kecamatan Tawangharjo, Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Tawangharjo, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan setempat.
Kehadiran para pemangku kebijakan di tingkat desa ini dinilai krusial, mengingat desa merupakan ujung tombak implementasi anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Akselerasi Pembangunan yang Inklusif
Kegiatan dipimpin langsung oleh dr. Agung Probo Muljono, M.Si, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan. Dalam arahannya, dr. Agung menekankan bahwa anggaran responsif gender bukanlah anggaran khusus untuk perempuan saja.
”PPRG adalah strategi untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran yang kita susun dapat menjawab kebutuhan yang berbeda antara laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan di Tawangharjo,” ujar dr. Agung.
Paparan Ahli dari Pusat Penelitian Gender UNS
Untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai teknis penyusunan anggaran, panitia menghadirkan pakar dari Pusat Penelitian Gender Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Rina.
Dalam paparannya, Dr. Rina menjelaskan bahwa kunci dari anggaran responsif gender adalah analisis data yang akurat. Beliau membedah langkah-langkah praktis dalam menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) agar program-program di tingkat desa memiliki dampak nyata.