KOMITMEN CEGAH STUNTING, BERSAMA PEMKAB GROBOGAN, BKKBN GELAR EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT KASUS STUNTING

Grobogan - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan Dr. Ir. Mohamad Sumarsono, M.Si. mengatakan untuk mencegah siklus terjadinya stunting diperlukan formulasi kebijakan dan strategi yang tepat, salah satunya melalui audit kasus stunting. Audit kasus stunting penting dilakukan guna mencari penyebab terjadinya stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Moh. Sumarsono saat membuka pertemuan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Audit Kasus Stunting di Tingkat Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan oleh BKKBN bertempat di Hotel Grand Master Purwodadi, Kamis (17/11/2022).

“Untuk itu pada kesempatan pertemuan pertemuan Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Audit Kasus Stunting ini, saya berharap kiranya dapat tersusun Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Kasus Stunting serta dapat disusun rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di tingkat Provinsi atau Pusat”, ujar Sekda Moh. Sumarsono.

Lebih lanjut, Sekda Moh. Sumarsono menjelaskan meski angka kasus stunting di Kabupaten Grobogan berdasar hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 di angka 9,6%,  jauh di bawah angka yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo yakni 14% di akhir 2024 kelak, dirinya meminta upaya pencegahan stunting di Kabupaten Grobogan harus tetap ditingkatkan dan dilaksanakan secara serius, sistematis, dan berkelanjutan.

Pihaknya menghimbau kepada kepala desa (kades) dan atau lurah agar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mereka kelola juga dialokasikan untuk penanganan stunting. Selain itu, Sekda Moh. Sumarsono meminta para kades ikut serta memantau Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam menjalankan tugasnya.

TPK yang terdiri dari bidan/tenaga kesehatan lainnya, kader PKK, dan kader KB ini memiliki tugas yang secara umum adalah melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas keluarga yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan balita. Pendampingan tersebut berupa melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans/pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting.

Selain itu, Sekda Moh. Sumarsono menghimbau kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk kepala Puskesmas dan koordinator penyuluh KB, agar terus bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan stunting sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sementara itu, pihaknya berharap agar Tim Pakar Audit Kasus Stunting agar membantu menguraikan permasalahan sehingga dapat dicarikan solusi secara tepat.

Turut hadir dalam acara tersebut Tim Pakar Audit Kasus Stunting selaku narasumber, Tim Teknis Audit Kasus Stunting, kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan, Kepala DP3AKB Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, PKK Kabupaten Grobogan, Camat se-Kabupaten Grobogan, Kepala Puskesmas Terpilih, Satpel KB se-Kabupaten Grobogan, dan tamu undangan lainnya. (Kontributor: Protkompim—JSA) Artikel diperoleh dari website Setda Grobogan.

Ikuti Kami

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan

Kontak Kami

Copyright 2021 DP3AKB Kabupaten Grobogan © All Rights Reserved